CELEBES IMAGES, Makassar — Politik di Sulawesi Selatan masih bergerak dalam lanskap yang timpang gender. Di balik capaian Indeks Pemberdayaan Gender yang terus menunjukkan tren positif, keterwakilan perempuan dalam ruang pengambilan keputusan belum sepenuhnya mencerminkan realitas tersebut. Situasi inilah yang menjadi latar penting Musyawarah Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sulawesi Selatan yang dibuka di Claro Hotel Makassar, Jumat, 19 Desember 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, yang mewakili Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam politik tidak boleh berhenti pada pemenuhan angka keterwakilan. Lebih dari itu, perempuan membawa perspektif pengalaman hidup yang selama ini kerap terpinggirkan dalam proses perumusan kebijakan.
Dalam sambutannya, disampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan. Kekerasan tidak hanya melukai secara fisik dan psikis, tetapi juga membatasi ruang gerak perempuan untuk berpartisipasi aktif di dunia kerja dan politik. Kondisi ini mempertegas urgensi keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan yang menyentuh langsung isu perlindungan, penguatan keluarga, dan pencegahan kekerasan.
“Peran perempuan di lembaga legislatif dan ruang-ruang pengambilan keputusan menjadi sangat strategis. Perempuan tidak hanya hadir untuk memenuhi angka keterwakilan, tetapi membawa perspektif pengalaman hidup perempuan ke dalam proses penyusunan kebijakan,” sebutnya.
“Kehadiran perempuan di parlemen dan struktur politik akan sangat menentukan lahirnya regulasi dan penganggaran yang responsif terhadap isu perlindungan perempuan dan anak, penguatan keluarga, serta pencegahan kekerasan,” ungkapnya.
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 75,25. Angka ini mencerminkan dinamika positif dalam upaya pemberdayaan perempuan. Namun di sisi lain, keterwakilan perempuan di parlemen masih berada di kisaran 25,00 persen. Kesenjangan ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang tidak dapat diselesaikan secara individual, melainkan melalui konsolidasi politik perempuan lintas partai.
Dalam konteks tersebut, KPPI dipandang sebagai ruang strategis untuk memperkuat kapasitas, solidaritas, dan jejaring politisi perempuan. Melalui program pendidikan dan pelatihan politik, kajian kebijakan, advokasi, hingga pengabdian masyarakat, KPPI diharapkan melahirkan kader-kader perempuan yang berintegritas, berkapasitas, dan berpihak pada kepentingan publik.
KPPI juga ditempatkan sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan gender. Sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, partai politik, dan organisasi perempuan menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik sekaligus memperkuat agenda perlindungan perempuan dan anak.
“Saya berharap Musyawarah Daerah ini dapat melahirkan kepemimpinan yang solid, program kerja yang visioner, serta rekomendasi strategis yang mampu mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” pungkasnya.
Dari internal KPPI, dorongan penguatan peran perempuan juga disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi DPP KPPI, Athea Sarastiani. Ia mengajak seluruh panitia dan anggota KPPI Sulawesi Selatan menjadikan Musda sebagai momentum penting bagi konsolidasi organisasi.
“Bersama kita jadikan Musda ini sebagai langkah besar untuk memperkuat peran perempuan dalam organisasi dan masyarakat secara keseluruhan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPD KPPI Sulsel yang juga Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, menekankan bahwa KPPI ke depan harus semakin menyentuh persoalan nyata perempuan dan anak. Ia mengakui dinamika perbedaan politik antaranggota adalah keniscayaan, namun solidaritas sesama perempuan harus tetap menjadi fondasi utama.
“Kami di sini boleh berbeda warna, kadang-kadang kami harus berada di persimpangan jalan yang berbeda dalam keputusan-keputusan politik. Tetapi satu yang menyatukan kami adalah bahwa sebagai sesama perempuan, kita harus saling membanggakan satu sama lain dan saling membesarkan hati kita di tengah gempuran politisi pria yang begitu mendominasi, baik di parlemen tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun di pusat,” pungkasnya.
Melalui KPPI, perempuan politik di Sulawesi Selatan tidak hanya sedang membangun strategi elektoral, tetapi juga merawat ruang bersama untuk bertukar gagasan, menyusun regulasi, dan memastikan politik hadir sebagai alat pembebasan, bukan penghalang, bagi perempuan.
*dmdht