CELEBES IMAGES, Buton Utara — Pengelola Pelabuhan Amolengu-Labuan, Kabupaten Buton Utara, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang beredar mengenai dugaan pungutan liar di area pelabuhan.
Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Indrawan, Kepala Operasional Pelabuhan Amolengu-Labuan, sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus komitmen terhadap pelayanan publik yang transparan.
Indrawan menegaskan bahwa pada pos 1, yang berfungsi sebagai tempat pengambilan nomor antrian kendaraan dan penumpang, tidak pernah diberlakukan pungutan dalam bentuk apa pun.
Ia menjelaskan bahwa sistem antrian di pelabuhan tersebut sejak awal dirancang untuk memudahkan pengguna jasa tanpa membebani mereka dengan biaya tambahan.
“Iya dinda, saya klarifikasi bahwa di pos 1 tempat pengambilan nomor antrian tidak dikenakan biaya,” ujar Indrawan.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa sejak dilantik sebagai Kepala Operasional Pelabuhan Amolengu-Labuan pada 6 Oktober 2025, dirinya tidak pernah menerima keluhan dari masyarakat maupun pengguna jasa pelabuhan terkait adanya pungutan, baik di pos antrian maupun pada fasilitas umum seperti toilet pelabuhan.
“Pasca saya dilantik sebagai Kepala Operasional Pelabuhan Amolengu-Labuan, sejauh ini selama saya bertugas tidak pernah ada keluhan pengguna jasa terkait pungutan tersebut, baik di pos 1 maupun pungutan di WC,” katanya.
Indrawan menilai pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap layanan kepelabuhanan, terutama di wilayah yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Menurutnya, pengelola pelabuhan terus berupaya membangun sistem pelayanan yang tertib, manusiawi, dan berpihak pada kepentingan pengguna jasa.
Ia juga mengapresiasi peran media dan masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasan, seraya berharap setiap informasi yang beredar dapat diklarifikasi secara berimbang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang merugikan banyak pihak.
Dengan penyampaian ini, pengelola Pelabuhan Amolengu-Labuan berharap kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan ruang dialog yang sehat antara pengelola, pengguna jasa, serta media dapat terus diperkuat demi peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi laut.
*dmd
