CELEBES IMAGES, Makassar — Penguatan integrasi layanan publik menjadi fokus utama dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Makassar Government Center (MGC) Lantai 1, Selasa (3/2/2026), dan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas perangkat daerah.
Forum mengusung tema “Digitalisasi dan Integrasi Layanan Publik menuju Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan”. Pembahasan diarahkan pada penyelarasan program antar perangkat daerah guna mempercepat transformasi digital pemerintahan yang terintegrasi.
Forum dibuka oleh Staf Ahli Pemerintah Kota Makassar, Ahmad Namsum. Ia menekankan bahwa digitalisasi telah menjadi kebutuhan strategis dalam peningkatan kualitas layanan publik serta efektivitas tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan teknologi digital, menurutnya, berperan penting dalam membangun birokrasi yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan transformasi digital pemerintahan yang sejalan dengan kebijakan nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan pola kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan keamanan informasi, serta integrasi data antar layanan,” kata Ahmad Namsum.
Sebagai contoh integrasi layanan publik daerah, ia menyinggung kehadiran Aplikasi Lontara+ yang dikembangkan sebagai super apps layanan publik Kota Makassar.
Sekretaris Dinas Kominfo Makassar, Ismawaty Nur, menyampaikan bahwa Forum Perangkat Daerah menjadi ruang strategis untuk membangun sinkronisasi dan sinergi program Diskominfo dengan seluruh perangkat daerah. Keselarasan tersebut dinilai penting agar perencanaan program mampu menjawab kebutuhan pembangunan kota dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Diskusi berlangsung terbuka dengan topik integrasi layanan, literasi digital, serta pengembangan sumber daya manusia dalam proses digitalisasi pemerintahan. Forum ini diarahkan untuk merumuskan program strategis yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kementerian Komunikasi dan Informatika Baso Saleh, perwakilan Bappeda Makassar Ibrahim Akkas Mula, serta Tenaga Ahli Digitalisasi Makassar Cut Meurah Rudi.
(dmdht)