CELEBES IMAGES, Makassar — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi membuka secara resmi Seminar Edukasi dan Pelantikan Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Mahoni Hall Claro Hotel Makassar, Selasa, 23 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi penanda penguatan peran legislator perempuan dalam merespons isu-isu krusial pembangunan daerah.
Seminar yang mengusung tema Pengasuhan Positif bagi Perempuan Anggota Legislatif dirancang untuk membangun perspektif kebijakan yang lebih sensitif gender dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga, khususnya di tengah tantangan sosial dan dinamika era digital.
Fatmawati Rusdi menegaskan posisi strategis perempuan sebagai pilar kemajuan bangsa, baik di dalam keluarga maupun di ruang pengambilan keputusan publik. Ia menilai meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Sulawesi Selatan sebagai modal penting untuk melahirkan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap isu perempuan dan anak.
Ia juga menyoroti kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih memprihatinkan. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan hingga November 2025, tercatat 283 kasus kekerasan yang ditangani. Korban didominasi perempuan dan anak perempuan, menegaskan kerentanan kelompok tersebut.
Menurut Fatmawati, angka tersebut harus dibaca sebagai alarm pembangunan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan semata persoalan sosial, melainkan persoalan masa depan generasi dan kualitas pembangunan daerah. Ia mendorong legislator perempuan untuk memperkuat kebijakan pencegahan, perlindungan, dan pendampingan korban.
Persoalan kesehatan ibu dan anak turut menjadi sorotan. Berdasarkan data RPJMD Sulsel 2025–2029, angka kematian ibu di Sulawesi Selatan pada 2024 masih berada di atas target global. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehamilan dan persalinan masih menyimpan risiko serius, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan.
Selain itu, prevalensi stunting balita Sulawesi Selatan tahun 2024 tercatat 23,3 persen, masih di atas rata-rata nasional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp65 miliar untuk percepatan penanganan stunting. Namun, Fatmawati menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang kuat dari legislatif agar intervensi berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ia menambahkan, rasio kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Selatan pada 2024 mencapai 21,33 per 100.000 perempuan dan diyakini lebih besar karena banyak kasus belum dilaporkan. Menurutnya, isu perempuan dan anak adalah isu pembangunan daerah yang membutuhkan kerja bersama lintas sektor.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, menyatakan komitmen DPRD Sulsel untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong agenda pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.
Seminar edukasi ini menghadirkan pemateri dari berbagai latar belakang, salah satunya psikolog Okky Asokawati. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bagi perempuan anggota legislatif untuk memperkuat perannya, tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam membangun keluarga yang sehat, aman, dan berdaya.
*Dmdth