CELEBES IMAGES, Makassar — Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Makassar menjadi ruang strategis penentuan arah kebijakan pendidikan tahun 2027. Forum yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly ini digelar di Hotel Novotel Makassar, Kamis (5/2), dengan penekanan pada sinkronisasi program dan partisipasi para pemangku kepentingan.
Andi Zulkifly menegaskan forum perangkat daerah memiliki posisi kunci dalam proses perencanaan pembangunan pendidikan. Ia menyebut forum ini sebagai wadah bagi seluruh stakeholder untuk menyampaikan masukan dan saran terhadap program Dinas Pendidikan tahun 2027.
“Kegiatan ini sangat penting dan strategis, karena menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkumpul, menyampaikan masukan, dan memberikan saran terhadap program Dinas Pendidikan tahun 2027,” ujar Andi Zulkifly.
Ia menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah, termasuk sektor pendidikan, disusun melalui tahapan panjang dan sistematis. Penyusunan program kerja 2027 telah dimulai sejak 2025 melalui orientasi perencanaan yang berkelanjutan.
“Proses perencanaan program dan anggaran itu tidak dimulai secara tiba-tiba. Sejak awal 2025 kita sudah melaksanakan orientasi tahapan perencanaan untuk penyusunan rencana kerja 2027,” jelasnya.
Menurutnya, tahapan tersebut dimulai dari musrenbang kelurahan dan kecamatan, berlanjut ke musrenbang kota, konsultasi publik, hingga forum perangkat daerah. Seluruh usulan masyarakat dan hasil reses DPRD kemudian diramu dalam dokumen rencana kerja perangkat daerah.
“Forum ini merupakan bagian dari penyusunan RKPD dan Renja SKPD. Di sinilah seluruh usulan dari bawah, hasil reses DPRD, serta arah kebijakan pemerintah kota dibahas dan diselaraskan,” katanya.
Zul, sapaan akrabnya, menekankan pentingnya pemahaman bersama seluruh stakeholder agar masukan yang diberikan sesuai dengan kewenangan dan arah kebijakan pemerintah kota.
“Tidak semua usulan bisa langsung diterima. Harus diverifikasi, apakah sesuai dengan program prioritas wali kota, apakah menjadi kewenangan pemerintah kota, atau justru kewenangan provinsi dan pusat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam penyusunan program pendidikan, terutama pada isu-isu yang membutuhkan dukungan sektor lain.
“Misalnya bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, Dinas Pendidikan harus berkolaborasi dengan Dinas Sosial sebagai pemegang data kemiskinan. Begitu juga dengan transformasi digital pendidikan yang memerlukan dukungan Dinas Kominfo,” jelasnya.
Selain itu, Andi Zulkifly mengingatkan agar program pendidikan daerah tetap sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Makassar yang tertuang dalam RPJMD, serta mendukung kebijakan nasional.
“Program pendidikan daerah harus sejalan dengan RPJMD, janji politik wali kota, serta kebijakan nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan dukungan lintas sektor,” ujarnya.
Ia berharap Dinas Pendidikan dapat menyusun skala prioritas program yang berdampak luas, terutama bagi masyarakat di wilayah pinggiran dan kelompok berpenghasilan rendah.
“Saya berharap rencana kerja Dinas Pendidikan tahun 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Kota Makassar di bidang pendidikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman menyampaikan forum ini menjadi wadah penyelarasan program lintas perangkat daerah guna mewujudkan pendidikan bermutu dan inklusif. Ia menyebut forum dilaksanakan berdasarkan regulasi nasional dan daerah terkait sistem perencanaan pembangunan.
“Forum Perangkat Daerah ini menjadi ruang strategis untuk menyinergikan program dan kegiatan antarperangkat daerah dengan usulan yang berkembang di masyarakat, agar target pembangunan pendidikan Kota Makassar dapat tercapai secara optimal,” ujar Achi Soleman.
Tema forum tahun ini, “Memperkuat Partisipasi Semesta dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” menegaskan peran kolektif seluruh ekosistem pendidikan. Keterlibatan keluarga, dunia usaha, komunitas lokal, hingga media dinilai penting dalam memperluas akses pendidikan yang adil dan inklusif.
Forum menghadirkan narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar. Kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi penyusunan program pendidikan Kota Makassar yang terintegrasi dan berkelanjutan menuju 2027.
(dmdht)