CELEBES IMAGES, Makassar – Sepiring nasi di meja makan sering terlihat sederhana. Padahal, di baliknya ada rantai panjang yang melibatkan kebijakan negara, kerja petani, hingga dinamika pasar. Tahun 2026 menjadi penanda penting ketika pemerintah menyatakan Indonesia kembali mencapai swasembada beras. Produksi nasional pada 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi sekitar 31,1 juta ton. Angka ini menunjukkan surplus lebih dari tiga juta ton (Badan Pusat Statistik/BPS).
Keputusan untuk menghentikan impor beras sepanjang 2026 kemudian diambil. Pemerintah menilai stok nasional cukup kuat, ditopang cadangan yang dibawa dari tahun sebelumnya. Badan Pangan Nasional menyebut stok akhir 2025 mencapai sekitar 12,4 juta ton, cukup untuk menopang kebutuhan beberapa bulan ke depan. Perum Bulog diharapkan memainkan peran penting menjaga ketersediaan sekaligus menyalurkan bantuan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di atas kertas, capaian ini tampak meyakinkan. Negara memiliki kendali atas pasokan, bahkan mampu menyalurkan bantuan sosial dalam skala besar. Sekitar 35 juta keluarga menerima beras sebagai bantalan ekonomi. Tetapi, ketika angka-angka itu dibawa ke lapangan, gambaran yang muncul tidak sepenuhnya sejalan.
Harga beras di tingkat konsumen masih bertahan tinggi, berada di kisaran Rp16.000 per kilogram pada awal 2026. Situasi ini menghadirkan pertanyaan mendasar, mengapa stok melimpah belum sepenuhnya menekan harga. Sejumlah analis melihat persoalan ini terkait dengan distribusi dan struktur pasar yang belum sehat. Penyaluran beras dari cadangan pemerintah sering terlambat, sementara pelaku usaha di sektor hilir harus bersaing mendapatkan bahan baku.
Kondisi petani menunjukkan cerita berbeda. Data Sensus Pertanian 2023 memperlihatkan peningkatan jumlah petani gurem, yaitu mereka yang menggarap lahan kurang dari 0,2 hektare. Jumlahnya mencapai 16,9 juta rumah tangga, atau lebih dari 60 persen total petani di Indonesia. Skala usaha yang kecil membuat mereka sulit meningkatkan produksi maupun mengadopsi teknologi baru.
Kenaikan produksi beras dalam beberapa tahun terakhir juga belum sepenuhnya ditopang oleh peningkatan produktivitas. Data BPS menunjukkan produktivitas padi hanya naik tipis dari 5,29 ton per hektare pada 2024 menjadi 5,33 ton per hektare pada 2025. Kenaikan produksi lebih banyak berasal dari perluasan luas panen dan kondisi cuaca yang mendukung. Dalam jangka panjang, pola seperti ini menyimpan risiko karena tidak memperkuat fondasi produksi.
Persoalan lain muncul dari infrastruktur pertanian. Jaringan irigasi di berbagai daerah belum sepenuhnya pulih, sementara konversi lahan sawah terus berlangsung. Lahan produktif berkurang setiap tahun, sering kali berganti fungsi menjadi kawasan industri atau permukiman. Pemerintah telah merespons dengan kebijakan percepatan rehabilitasi irigasi, tetapi implementasinya membutuhkan waktu dan konsistensi.
Pada bagian hilir, struktur industri penggilingan padi masih terfragmentasi. Penggilingan kecil mendominasi, sementara pelaku besar jumlahnya terbatas. Pelaku kecil kesulitan bertahan dalam situasi harga gabah yang naik. Sebaliknya, ketika harga turun, petani yang menanggung beban. Rantai ini memperlihatkan ketidakseimbangan yang berulang.
Di tengah dinamika produksi dan pasar, muncul pula perubahan cara pandang masyarakat terhadap beras. Di kota-kota besar, konsumsi nasi mulai berkurang seiring meningkatnya kesadaran akan pola makan sehat. Berbagai alternatif seperti ubi, jagung, atau beras merah mulai mendapat tempat. Kabar baiknya, bahwa bagi sebagian besar masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, nasi tetap menjadi sumber energi utama.
Ahli gizi mengingatkan bahwa persoalan bukan terletak pada nasi itu sendiri, melainkan pada pola konsumsi. Nasi menyediakan energi yang cukup, tetapi konsumsi berlebihan dan pola makan yang tidak seimbang sering menjadi pemicu masalah kesehatan. Perdebatan ini menunjukkan bahwa beras tidak hanya berada dalam ranah ekonomi, tetapi juga kesehatan dan budaya.
Ke depan, tantangan kebijakan pangan tidak lagi berhenti pada soal produksi. Ketersediaan memang penting, tetapi akses dan kesejahteraan produsen menjadi persoalan yang tak kalah mendesak. Swasembada memberi ruang bagi negara untuk berdiri lebih mandiri, tetapi keberlanjutannya bergantung pada kemampuan memperbaiki sektor hulu dan hilir secara bersamaan.
Upaya meningkatkan produktivitas melalui teknologi, memperkuat kelembagaan petani, serta menata ulang industri penggilingan menjadi agenda yang terus berulang dalam diskusi kebijakan. Di saat yang sama, perlindungan terhadap lahan pertanian dan perbaikan infrastruktur menjadi syarat dasar yang tidak bisa diabaikan.
Cerita beras pada akhirnya bukan hanya tentang angka produksi atau keputusan impor. Beras menyentuh kehidupan jutaan orang yang menggantungkan hidup di sawah, serta keluarga yang bergantung pada harga yang terjangkau di pasar. Swasembada mungkin telah dicapai dalam hitungan statistik, tetapi perjalanan menuju sistem pangan yang adil dan berkelanjutan masih terbuka panjang.
|Liputan khusus Celebes Images oleh Nurwijaya Hariadi
|Editor: Darmadi H. Tariah