CELEBES IMAGES, Palopo – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Selatan, Shodiqin mengingatkan, bahwa salah satu agenda Program Prioritas Nasional (Pro-PN) dalam RPJM Tahun 2020-2024 RI, yaitu Meningkatkan Kualitas SDM Indonesia yang mampu Berdaya Saing.
Salah satu kegiatan dalam mencapai tujuan Pro PN tersebut yaitu, penyelenggaraan program KB dan kesehatan reproduksi yang diharapkan dapat berperan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), di mana capaian tahun 2022 secara nasional berada di angka 189 per 100.000 kelahiran hidup atau telah tercapai sebesar memiliki realisasi sebesar 96,83 persen dibandingkan target akhir RPJMN 2024 (183 per 100.000 kelahiran hidup).
“Salah satu penyebab AKI tinggi yaitu masih banyaknya jumlah kehamilan risiko tinggi, termasuk Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dan kehamilan 4 Terlalu (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu dekat dan Terlalu banyak). Masalah ini dapat diatasi melalui Penyelenggraan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang berbasis hak dan orientasi kesehatan reproduksi dengan layanan bermutu yang aman, berkelanjutan, kesertaan sukarela, tidak diskriminatif, dan informed choice,” jelas Shodiqin saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR di Kota Palopu, Selasa (10/9/2024).
Selain itu, jelas Shodiqin, penyelenggaraan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi juga berkaitan dengan mandat dan tanggung jawab BKKBN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Angka prevalensi stunting tahun 2023 secara nasional berdasarkan hasil SKI sebesar 21,5 persen, turun hanya 0,1 persen jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 21,6 persen. Penurunan stunting di 2023 belum cukup menggembirakan, karena targetnya sebesar 14 persen sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan berada diangka 27,4 persen, capaian tersebut mengalami peningkatan sebanyak 0,2 persen dibandingkan dengan tahun 2022 (27,2 persen).
“Dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di indonesia, salah satu strategi BKKBN adalah melakukan pendampingan berkelanjutan terhadap calon pengantin, ibu hamil, pascapersalinan dan bayi baru lahir hingga usia 5 tahun yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, TP PKK dan kader kb yang telah terbentuk di seluruh desa/kelurahan dengan total tim sebanyak 6.682 atau 20.046 orang,” ucap Shodiqin.
Pencegahan stunting harus dilakukan sejak sebelum menikah. Hal ini dikarenakan tingginya angka anemia dan kurang gizi pada remaja putri sebelum nikah sehingga pada kehamilan yang terjadi beresiko menghasilkan anak stunting.
Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program spesifik dalam upaya penurunan angka stunting melalui peningkatan kesertaan KB untuk menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang berisiko stunting melalui dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB termasuk melalui penyelenggaraan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bagi masyarakat di wilayah-wilayah khusus.
Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023, capaian program Bangga Kencana Khususnya dalam bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi Di Sulawesi Selatan yaitu angka prevalensi kontrasepsi modern hanya tercapai 59,0 % (dari target 59,15%), kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi sudah di angka 11,7% (dari target penurunan menjadi 16,41%), kemudian peserta KB Aktif (PA) untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 26,0% (dari target 25,0%) dan Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 24,4 kelahiran per 1000 WUS usia 15-19 tahun (target 32,00 kelahiran).
“Dari 4 indikator Sasaran Program Bangga Kencana di Provinsi Sulawesi Selatan, masih ada 1 indikator yang memerlukan perhatian kita bersama untuk dilakukan intervensi dan kolaborasi yaitu dalam rangka meningkatkan capaian mCPR,” katanya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani, dalam sambutannya juga menjelaskan, bahwa Kota Palopo telah melakukan berbagai inovasi dan dukungan pelayanan KB kepada warga, pertama antara yaitu dengan penyedian fasilitas layanan Kesehatan yang melayani KB sebanyak 23 titik dari 9 kecamatan.
“Jumlah Anggaran BOKB peningkatan kesertaan penggunaan MKJP di Kota Palopo sebanyak Rp.544.160.000.00,- Dukungan Pelayanan KB bergerak Rp. 7.500.000,- Fasilitasi dan pembinaan Pendampingan bumil dan pasca salin Rp. 1.081.080.000,-,” kata Asrul.
Selain itu, Pemkot Palopo juga memberi dukungan kepada Kader IMP (PPKBD/SUB PPKBD) melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas kader, Intensif kader sebanyak 500 orang.
Namun, Asrul mengakui bahwa untuk meningkatkan permintaan pasangan usia subur ber-KB dan pemenuhan pemasangan kontrasepsi, program dan pelayanan KB terdapat tantangan dan kendala di lapangan, salah satunya yakni mitos dan kepercayaan masyarakat tentang KB, fertilitas, dan risiko kesehatan, dukungan pemangku kepentingan baik tokoh agama, tokoh masyarakat, keterbatasan akses pelayanan KB di daerah khusus, tensi calon akseptor, hingga tingkat kesadaran PUS tentang pentingnya penggunaan Alkon.
Acara ini dirangkaikan dengan pencangan hari kontrasepsi sedunia yg di laksanakana secara virtual. Acara ini di ikuti langsung oleh kaper, pj walikota, ketua tppkk dan forkopimda.
Setelaha itu dilanjutkan dengan pemantau pelaksanaan kb dalam rangka hari kontrasepsi sedunia. Kegiatan pelayanan kotrasepsi dalam rangka hari kontrasepsi sedunia di selenggarakana mulai tanggal 10 september sampai dengan 20 september 2024 dengan target 46.359 akseptor.
Foto dan Teks: Humas BKKBN Sulsel